Jumat, 27 Juli 2012

WACANA STRATEGI ASSIMETRIC WAR UNTUK PAPUA TERCINTA…

WACANA STRATEGI  ASSIMETRIC  WAR  UNTUK PAPUA TERCINTA…
by: TNC

Sekedar sebuah unek-unek pribadi yang tulus atas sebuah nilai kecintaan terhadap bangsa (nasionalisme) penulis, tentang merebaknya deteriorating circumstance di wilayah papua. Perlu kiranya kita bersama menentukan smart thinking yang terkemas dalam sebuah konsep , untuk menggunakan smart power dalam menghadapi isu disiintegrasi wilayah maupun pemerintahan yang mulai merebak di wilayah papua.

Pemahaman tentang konsep assimetric dalam hal ini tidak perlu kita bawa ke dalam konsep perang. Karena sesungguhnya apapun alasannya, bila perang telah terjadi maka menunjukkan kegagalan besar dalam hal problem solving. Dan tentunya yang terpenting tidak ada “perang yang menyenangkan”. Penulis ingin sekedar mengejawantahkan konsep assimetric war dalam kerangka strategi menghadapi potensi gerakan separatis dan gejala disintegrasi di wilayah papua yang secara resmi menjadi bagian dari NKRI. Sungguh naïf bila momentum referendum muncul di bumi Papua karena selama ini kita sedang tertidur lelap dan mabuk kepayang oleh gemerlap demokrasi yang disibukkan oleh kegiatan kampanye Capres, cawapres, cabup, atau mungkin calon kepala desa.

Konsep assimetric yang dimaksud adalah penggunaan kekuatan nir militer untuk merebut kembali rasa nasionalisme rakyat papua terhadap NKRI dengan sebuah usaha damai, smart power, irreguler, non tradisional ataupun provincial reconstruction team (PRT). Konsep ini pun telah menjadi trend dunia dalam konsep pertahanan bahkan menjadi bentuk strategi invasi modern. 

Alasan pokok kenapa penggunaan kekuatan militer (simetris) dalam methode kolonial kini sudah mulai ditinggalkan untuk mengatasi gerakan separatis, ialah besarnya biaya hard power tetapi hasilnya tidak signifikan atau bahasa jawanya “ora sumbut”. Contoh riil saat invasi NATO dengan berbekal resolusi PBB Nomor 1973 tentang No Fly Zone di Libya dimana hasil operasi tidak sesuai harapan. Artinya NATO hanya mampu merampok harta Libya yang di luar negeri berkedok pembekuan aset-aset Gaddafi, tetapi belum mampu menguasai teritorial. Bahkan pemerintah sementara (NTC) Libya bentukan asing pun seperti gagal mengendalikan negeri yang porak-poranda dilanda perang tersebut. Sementara biaya yang dikeluarkan untuk memantau resolusi No flying Zone dengan menerbangkan beberapa pesawatnya memerlukan cost yang cukup besar.

Selain daripada itu pola asimetris dikenal lebih murah tetapi cukup handal. Dalam medan asimetris misalnya, tidak diperlukan prajurit pilih tanding seperti Rambo, atau kekar seperti Kolonel Braddock, Superman dan lainnya, cukup melalui sosok kurus di belakang meja tetapi mampu mengacak-acak jaringan komunikasi atau sistem informasi negara lain, mengadu-domba elemen masyarakat di negara target, atau membuat hancur pilar-pilar ekonomi negara sasaran dan lainnya. http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=8616&type=4

Belajar dari penerapan beberapa konsep asymmetric yang diterapkan Negara maju saat ini ada beberapa hal yang dapat kita terapkan untuk menghadapi ancaman gerakan separatis dan gejala diistengrasi di wilayah Papua. Ada beberapa hal yang sekiranya mendapat perhatian bagi kita seperti Penguasaan Informasi, Penguatan ekonomi, Penggalangan tokoh adat dan agama, pemerataan pembangunan Infrastructur serta Gerakan Indonesia cinta papua. 

Pendidikan Sebagai Instrumen


Senjata utama untuk memerangi kemiskinan dan nasionalisme bangsa adalah pendidikan. Masyarakat yang cerdas tidak mudah untuk dihasut dan dimasuki paham disintegrasi. Selain itu, dunia pendidikan adalah sarana yang efektif untuk mendidik nasionalisme atau kecintaan terhadap tanah air kepada generasi muda secara terstruktur. Masuk kepada subtansial permasalahan yang terjadi di wilayah papua, tingkat pendidikan masyarakat cukup rendah. Hal tersebut dikarenakan infra struktur dan tenaga pendidik pun masih kurang. Sehingga bagaimana kita berharap akan mewujudkan masyarakat yang cerdas sesuai dengan amanah pembukaan UUD 1945??

Dalam kondisi urgent dihadapkan isu disintegrasi, bukanlah hal yang tabu apabila kita gunakan pendidikan sebagai instrument pemersatu dan indoktrinasi melawan kekuatan disintegrasi. Sehingga kita perlu sebuah claindestein project dengan depdiknas sebagai leading sector dan guru sebagai leading cover behind the scene. Dengan segala resikonya tentunya personal yang akan masuk harus dibekali kemampuan-kemampuan standar militer karena resiko ancaman yang dihadapi di daerah operasi tersebut. Infiltrasi konvensional diterjunkan melalui penerjunan HAHO, infiltrasi modern diterjunkan melalui “SKEP penempatan jabatan guru.”

Kemandirian Perekonomian Mikro 

Apabila kita berjalan-jalan di daerah papua (Jayapura, Biak, Merauke, Timika), cukup susah menemukan penduduk pribumi yang mempunyai pekerjaan sebagai pedagang. Penjual Bakso, pedagang kelontong, sampai pedagang asongan semuanya adalah pendatang. Pribumi yang ber “enterpreunership” Cuma pedagang buah kinang yang biasa dikunyah oleh penduduk pribumi. Antara kemalasan dan ketidak tahuan merupakan dua mata uang dalam hal ini. 

Sehingga penduduk pribumi berperan sebagai konsumen yang selalu merasa kondisi perekonomian kurang, meski pemerintah telah meggelontorkan bantuan dana yang cukup besar. “Dalam konteks kesejahteraan itu, sejak 2005 hingga 2012 ini pemerintah melanjutkan desentralisasi fiskal dengan meningkatkan alokasi dana, baik dana Kementerian atau Lembaga maupun dana perimbangan, serta dana otonomi khusus bagi Papua. Pemerintah, kata Velix, telah mengalokasikan dana sekitar Rp 30 triliun untuk Provinsi Papua dan Papua Barat pada 2012 ini.” http://www.tempo.co/read/news/2012/06/18/173411195/Desain-Kebijakan-SBY-untuk-Papua 

Sehingga tidak lain perhatian pemerintah saat ini harus menuju pemeberdayaan perekonomian rakyat dengan metode pemberian kail pancing bukan member ikan lagi. Tentunya ini hal ini harus ada visi dan langkah nyata dari departemen yang merasa mempunyai core bisnis berkaitan dengan hal ini. Semoga pemilik toko-toko dan pengusaha muda akan banyak ditemukan di papua dalam waktu dekat.

"Kita, utamanya Kopassus tidak bisa mengambil langkah seenaknya untuk mengatasi persoalan keamanan di Papua, kita harus hati-hati karena masalah di sana tidak sekadar masalah keamanan, tetapi kesetaraan, kesejahteraan”.. http://www.antaranews.com/berita/319663/kopassus-kedepankan-langkah-persuasif-di-papua. Sebagai kekuatan TNI yang terjun langsung di lapangan sudah memberikan informasi langsung akar permaslahan yang terjadi di Papua.

Menyambung konsep pertama tentang infiltrasi melalui pendidikan, sector perekonomian juga harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi daerah sehingga terwujud stabilitas dan kekuatan perekonomian yang di dominasi oleh pribumi, sehingga mereka tidak merasa dijajah oleh saudara sendiri.


Pemberdayaan Media Lokal 


“Ada tiga peran yang harus bisa dilakukan media, terutama media telivisi, yakni memberikan informasi, melakukan edukasi, dan menyuguhkan hiburan”.( CT Si Anak Singkong, 2012, hal 312). Perlu digaris bawahi Dan dicetak tebal peran media sangat besar dalam perang informasi. Syaratnya adalah media tersebut dapat di akses secara mudah. 

Sehingga Telivisi local Dan media local harus dapat dikendalikan oleh misi pemerintah dengan tanpa mengesampingkan ketentua-ketentuan kebebasan pers. Setelah media control dan information souvereignity kita capai bisa kita ciptakan dan arahkan kemana opini public kita tujukan. Final destination adalah nasionalisme Dan terciptanya stabilitas di Papua yang cinta Indonesia.

Complementary Asymmetric & Symmetric konsep

Penggunaan konsep Asymmetric dan Symmetric haruslah berjalan simultan. dan saling melengkapi. Sesuai dengan kebijakan pertahanan Negara bahwa masing-masing departemen merupakan leading sector dalam mengatasi kontigensi bangsa sesuai dengan bidangnya. Saat asymmetric konsep diterapkan , sudah seharusnya kehadiran kekuatan militer sebagai penegak kedaulatan atau symmetric instrument hadir siaga dan memberikan kontribusi yang saling mendukung di wilayah konflik. Kehadiran kekuatan militer di wilayah papua sebagai detterent efek perlu mendapat perhatian bagi kita semua. Tentunya dengan memegang prinsip undang – undang pertahanan dimana fungsi TNI sebagai kekuatan pertahanan yang tidak akan menyebabkan overlapping tugas dengan rekan POLRI.

Adanya tindakan anarkhis di beberapa daerah papua yang terbalut dalam kegiatan-kegiatan demo, mengindikasikan kurangnya kewibawaan bangsa karena tidak ada alat Negara sebagai penegak aturan yang disegani. Bukan bermaksud membawa penyelesaian Papua dengan kekuatan dan operasi militer , namun harus kita sadari banyak pihak yang berkepentingan dengan lepasnya Papua dari NKRI. Sehingga jangan anggap enteng para pembalang tersebut.



Kesimpulan 


Perlu kiranya semua ide , kekuatan pikiran, modal dan buah pikir yang dimiliki bangsa ini kita satukan dalam sebuah konsep terpadu, khusus untuk menyembuhkan salah satu organ tubuh kita yang sedang kurang sehat. Ibarat sebuah tubuh yang sehat, pemerintah adalah sebuah otak yang mempunyai kekuatan untuk menggerakkan semua organ tubuh yang dapat memanfaatkan semua anggota badan guna mencapai tujuan. Kita harus menyadari bahwa kondisi tubuh kita sedang tidak sehat, sehingga segeralah mencari formula obat yang tepat untuk menyembuhkan luka tersebut.. 






Tidak ada komentar:

Posting Komentar