Rabu, 14 Agustus 2013

Menciptakan Air Sovereignty Wilayah Udara Pulau Papua

Menciptakan Air Sovereignty  Wilayah Udara Pulau Papua
Oleh: TNC

                                                                                                                         
“Dalam menghadapi keadaan yang bagaimanapun juga serta dalam menghadapi apapun juga, JANGAN LENGAH. Karena kelengahan menyebabkan kelemahan, kelemahan menyebabkan kekalahan dan kekalahan berarti PENDERITAAN
 (Panglima Besar Jendral Sudirman)


Tinjauan Umum
            Sejarah panjang dan berliku perebutan Irian Barat dikenal dalam sejarah kita sebagai Operasi Trikora yang terjadi pada tahun 1963. Perebutan wilayah tersebut tidak terlepas dari kondisi alam pulau yang lebih dikenal sebagai Pulau Papua yang kaya dan berlimpah akan biji tembaga,perak bahkan emas. Tidak heran catatan sejarah menunjukkan bahwa beberapa negara besar berada di balik proses kembalinya Irian Barat ke pangkuan NKRI. Mengingat tingginya tingkat daya tarik sekaligus daya pikat wilayah tersebut, sudah barang tentu wilayah tersebut akan selalu diperebutkan dalam arti luas oleh berbagai pihak. Irian Barat selanjutnya pada era orde baru dikenal dengan sebutan Irian Jaya. Kemudian perkembangannya menjadi Propinsi Papua Barat dengan ibukota Manokwari dan Propinsi Papua dengan ibukota Jaya Pura. Kedua propinsi ini sama-sama mendapatkan otonomi khusus dari pemerintah pusat.

        Mengingat kondisi alam Pulau Papua yang sebagian besar di dominasi oleh pegunungan dan hutan tropis, membuat wilayah ini kaya akan sumber daya alam sekaligus susah untuk dijangkau dengan sarana transportasi darat. Beberapa wilayah terpisahkan oleh gunung dan alam yang tidak mudah untuk dicapai dan membuat wilayah ini mempunyai ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pesawat udara sebagai media tranportasi. Alhasil, media udara menjadi sangat krusial untuk dijaga kedaulatannya oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah NKRI paling timur ini berbatasan langsung dengan negara Papua New Guinea (PNG) sedangkan beberapa negara Asia Pasifik dan Australia terbentang di sekitarnya.

          Melihat media udara sebagai jalur keluar masuk segala aspek, harus membuat kita lebih waspada dan tidak lengah akan datangnya ancaman dari dalam yang sejatinya berasal dari luar. Banyaknya landasan perintis di lereng-lereng bukit membuat mobilitas udara di Pulau yang dipenuhi hutan perawan tersebut susah untuk di deteksi. Dalam pembahasan kali ini, mari kita coba bersama memahami arti penting sebuah kedaulatan udara di wilayah Papua pada khususnya, guna mengantisipasi kelengahan kita yang mungkin dapat berakibat penderitaan seperti kata mutiara Pangsar Sudirman beberapa puluh tahun yang lalu.

Memahami Arti Kedaulatan Udara Sebuah Negara
            Mantan KSAU, Marsekal purn Chappy Hakim pernah menyatakan, bahwa “Kedaulatan udara akan mendukung pembangunan menuju kemakmuran masyarakat, air security will bring prosperity”. Lebih jauh lagi beliau  beranggapan, bahwa kedaulatan udara sama pentingnya dengan kedaulatan lautan. Kurangnya kedaulatan di laut mengakibatkan terjadinya praktik perikanan ilegal dan pencurian sumber daya alam yang nilai kerugiannya bisa sampai triliunan rupiah per tahun. “Di udara kerugiannya juga banyak. Orang akan bebas terbang di wilayah kita, mengangkut barang atau orang seenaknya,”[1] .

         Konvensi Paris tahun 1919 menyatakan bahwa ruang udara di atas daratan dan perairan territorial suatu negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan eksklusif dari kedaulatan negara yang bersangkutan. 

“Air Sovereignty mision is The integrated tasks of surveillance and control, the execution of which enforces a nation's authority over its territorial airspace.” (US Military DOD)

            Oleh karenanya dalam upaya penggunaan kekuatan udara (air power) untuk mencapai dan menjaga kedaulatan udara paling tidak sebuah negara harus mempunyai kemampuan control of the air, air strike, air support dan kemampuan ekploitasi informasi.[2] Sedangkan derajat kemampuan pengendalian Udara (control of the air) dapat diklasifikasikan sebagai berikut :         

1.        Keadaan Udara yang Menguntungkan (Favourable Air Situation). Keadaan ini diindikasikan dengan tingkat kekuatan udara lawan yang diperkirakan tidak cukup mampu menghadapi kekuatan udara kita, baik dioperasikan secara mandiri maupun gabungan dengan kekuatan darat dan laut.

2.         Keunggulan Udara (Air Superiority). Keadaan ini digambarkan dari derajat dominasi kekuatan udara kita pada suatu pertempuran udara terhadap kekuatan udara musuh,sehingga kekuatan udara musuh bukan sebagai ancaman serius di atas suatu wilayah dan dalam jangka waktu tertentu.

3.         Supremasi Udara (Air Supremacy). Keadaan ini ditandai dengan kondisi kekuatan udara lawan yang sama sekali bukan merupakan suatu ancaman bagi kekuatan udara kita maupun terhadap kedaulatan nasional atau terhadap operasi darat, laut, dan udara yang sedang dilaksanakan.

            Dari klasifikasi kondisi diatas tentunya kita berharap mencapai kondisi Supremacy (Air Supremacy) dimana kekuatan udara di sekitar wilayah Pulau Papua sama sekali bukan ancaman bagi kedaulatan nasional kita. Namun demikian,  pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah, pertama , apakah kita sudah mempunyai kemampuan control of the air di wilayah udara Papua pada khususnya? Dan pertanyaan kedua, apabila sudah, masuk ke klasifikasi yang mana kah ?

Kedaulatan Udara Di Wilayah Papua

            Selanjutnya mari kita tengok kondisi kemampuan control of the air kita di wilayah udara tersebut sehingga kita bisa menilai dimanakah posisi klasifikasi kita berada.

  1.         Kemampuan reconnaissance dan surveillance.

           TNI AU sebagai kekuatan Inti dalam penegakan kedaulatan negara di udara telah melaksanakan tugas dengan baik, terbukti telah beberapa kali mendeteksi dan mengadakan penindakan terhadap adanya penerbangan gelap yang melintas di wilayah udara kita. Pada tahun 2012, dua pesawat tempur Sukhoi menghentikan pesawat asing yang melintas di wilayah udara Indonesia tanpa ijin. Pesawat jenis Cessna 208, N-354 RM, dengan pilot Michael E.Boyd, berkewarganegaraan AS dengan tujuan dari negara kecil di kawasan Pasifik ,tepatnya di utara Papua menuju ke Singapura, telah dipaksa mendarat di lanud Balikpapan. Selanjutnya pada tahun sebelumnya , tahun  2011, Kohanudnas mencegat pesawat jet P2-ANW Dassault Falcon 900 EX yang ditumpangi wakil Perdanan Menteri Panua New Geuni (PNG) Belden Namah yang melintas tanpa izin. Hal tersebut telah menunjukkan kepada dunia Internasional bahwa kita memang serius dalam menegakkan Kedaulatan Udara kita.

          Namun demikian, tantangan ke depan adalah deteksi dan penindakan  tidak hanya terhadap pesawat-pesawat pengintai siluman yang mempunyai kemampuan supersonic tapi juga ancaman asimetric dari pesawat-pesawat komutter yang bergerak bebas di sela-sela bukit terjal dari satu landasan perintis menuju ke landasan perintis lain. Kontrol terhadap muatan, misi dan kegiatan yang mereka lakukan di puncak bukit dengan ketinggaian rata-rata diatas 6000 feet membuat kegiatan intelegence,Surveillance, and Reconaissance (ISR) Operation  kekuatan lawan (anti pemerintah)  mudah dilaksanakan.

        Infiltrasi ,indoctrinasi disintegrasi, dan culture building melalui penerjunan personel yang berkedok sebagai turis dan missionaries merupakan ancaman yang harus ditanggapi dengan serius.

           Selama ini system radar militer yang kita gunakan di wilayah timur adalah jenis Primary Surveillance Radar (PSR) jenis Master-T dari Perancis. Konsep pertahanan yang kita gunakan selama ini mempunyai sinergi dengan radar sipil yang digunakan oleh beberapa bandara udara yang pada umumnya berupa Secondary Surveillance Radar (SSR).

          Bebasnya pesawat-pesawat komuter yang berkeliaran di daerah pedalaman, mengindikasikan bahwa kita masih belum maksimal dalam fungsi reconnaissance dan surveillance sehingga masih lemah dalam penindakan.

 2.         Lack of Air Power deterrence effect
            Secara teori , konsep kehadiran kekuatan militer dalam suatu wilayah dalam arti untuk menjaga kedaulatan merupakan hal yang sah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbeda dengan pengerahan kekuatan militer dalam konteks penyelesaian masalah atau konflik. Bila kita melihat kekuatan udara kita di wilayah timur, sebagian besar di cover oleh kekuatan udara yang berada di Pulau Sulawesi. Hal ini dilaksanakan dengan menganut konsep bahwa kekuatan udara yang berada di home base tersebut mampu melaksanakan fungsi operasi dan penindakan dengan karakteristik keunggulan udara.

     Melihat kondisi tersebut, membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu yang berkepentingan dengan peluang disintegrasi dan kolonialisme modern untuk melaksanakan asimetric warfare dengan menggunakan berbagai macam sendi kehidupan, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan. Ancaman tersebut bisa kita perkecil dengan menghadirkan kekuatan deterrence effect bagi pihak yang akan menggunakan media udara sebagai peluang untuk mendukung kegiatan infiltrasi dalam arti luas.

        Penggelaran kekuatan udara di wilayah tersebut selama ini kita perhatikan sebagai sebuah kegiatan operasi dan latihan rutin yang dapat diketahui secara pasti kapan akan dilakukan bahkan alutsista apa dan berapa jumlahnya yang akan dilaksanankan. Masih jauh panggang dari api untuk mencapai tujuan hakiki menuju air supremacy.
                                 
Potensi Dan Ancaman Kedepan
            Berdasarkan pengalaman pribadi sebagai seorang penerbang yang sering beroperasi di wilayah  udara Papua, saya tidak bisa memastikan bahwa di tengah hutan belantara sana terdapat sebuah tempat dimana kekuatan asing sedang menyusun sebuah sarang lebah. Bahkan ketika sahabat saya menjadi korban jatuhnya pesawat Heli kurang lebih 20 s.d 25 Nm dari Lanud Jayapura ,Sentani, kita membutuhkan waktu berbulan –bulan untuk menemukannya karena faktor kondisi medan yang susah untuk ditembus dan diamati. Menggambarkan tinggi nya faktor kesulitan mendeteksi kekuatan sendiri. Bisa dibayangkan bagaimana kemampuan kita terhadap deteksi kekuatan pihak lain yang sengaja disembunyikan.

            Sangat Ironi dengan sejarah yang menunjukkan warga negara bangsa lain yang telah mampu menemukan dan akhirnya berhasil mengekploitasi hasil sumber daya alam alam tersebut untuk banyak kepentingan asing dan sedikit kepentingan bangsa kita.  Sehingga tidak lah salah bila seorang direktur Freeport Sulfur, Forbes Wilson, dalam bukunya yang berjudul The Conquest of Cooper Mountain, Wilson menyebut gunung tersebut sebagai harta karun terbesar, yang untuk memperolehnya tidak perlu menyelam lagi karena semua harta karun itu telah terhampar di permukaan tanah.
 Potensi lain dari wilayah ini adalah , tingkat budaya yang memegang prinsip-prinsip adat yang sangat kuat.  Dimana pemuka adat merupakan sosok yang sangat dihormati dan dikagumi bagi warganya. Sehingga sejarah panjang rakyat Papua yang telah diduduki oleh kolonialisme Belanda dan bentuk kolonialisme modern mampu menumbuhkan semangat kejuangan untuk melepaskan diri dari NKRI.

Beberapa ancaman selanjutnya yang dapat terjadi dengan adanya potensi tersebut diatas adalah sebagai berikut :

 1.         Ancaman Disintegrasi.  Beragamnya suku yang kental dengan adat ditambah dengan sejarah panjang pendudukan kolonialisme yang dirasa tidak berpihak pada kesejahteraan rakyak di daerah membuat wilayah ini rentan terhadap hasutan dan keinginan untuk lepas dari NKRI.  Sebuah teori konspirasi yang muncul adalah lepasnya Papua dari NKRI akan menguntungkan beberapa pihak yang sekarang sedang mengeruk kekayaan alam di wilayah tersebut. Hembusan gerakan separatis yang membawa isu pelanggaran HAM, otonomi khusus perlu diwaspadai sebagai bentuk baru proses “invasi modern”.

2.         Pelanggaran Wilayah Udara. Kelonggaran wilayah udara dapat berbuah pelanggaran wilayah suatu daerah kedaulatan. Diawali dengan masuknya pengaruh asing terhadap penduduk pribumi di pedalaman dan puncak gunung , akan berakhir dengan pergerakan masyarakat yang didasari oleh kesamaan semangat hidup.  Faktor geologi dan demografi membuat media udara menjadi alternative masuknya berbagai paham dan kepentingan.

3.     Ilegal logging. Kekayaan hutan yang begitu besar berpotensi untuk perkembangan illegal logging. Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya tingkat pelanggaran illegal logging adalah tingginya tingkat permintaan produk kayu yang dipasok dari pasar gelap, lemahnya daya jangkau penegak hukum, dan tingkat kemiskinan yang tinggi di kalangan pelaku penebang liar. Hampir seluruh faktor tersebut dipenuhi di wilayah pedalaman Papua saat ini.


  
Berbenah Untuk Air Souveregnity
            Langkah selanjutnya adalah tidak lain untuk selalu berfikir untuk mengamati perkembangan Dan mengambil langkah strategis kedepan untuk mempertahankan kedaulatan dan kemajauan negara yang kita cintai ini. Beberapa langkah yang mungkin dapat membenahi kondisi kedaulatan udara di wilayah udara adalah sebagai berikut :

 1.         Peningkatan Kemampuan Intellegence Surveillance and Reconaissance (ISR).

“ The fundamental responsibility of ISR is to provide intelligence information to decision makers at all levels of command to give them possible understanding of the adversary”.[3]

         Pihak pembuat keputusan dalam segala level strata, baik sipil maupun militer pada dasarnya membutuhkan informasi yang teraktual, terpercaya dan terkini dalam proses pengambilan keputusan maupun kebijakan. Salah satu fungsi tersebut dapat dicapai dengan menggunakan kekuatan udara yang saat ini telah berkembang dengan pesat. Apabila jaman revolusi Perancis mereka menggunakan balon udara untuk mengetahui kondisi musuh, maka beberapa negara dengan perkembangan tehnologi saat ini sudah memanfaatkan pesawat udara, UAV (Unmaned Air Vehicle) bahkan satelit untuk mendapatkan informasi kawan maupun lawan. Begitu pentingnya informasi untuk pencapaian kepentingan kedaulatan udara harus disikapi dengan serius untuk mewujudkan kemampuan control of the air. Sehingga dalam rangka menunjang kemampuan control of the air, perlu kita meningkatkan kemampuan pengamatan dan pengintaian udara guna mengontrol kedaulatan kita di udara.

         Sebagai bagian usaha dari peningkatan fungsi deteksi radar yang sudah ada, perlu adanya peningkatan fungsi dengan mendorong pengembangan teknologi satelit militer yang sedang digarap oleh LAPAN. Peluncuran roket RX 550 yang nantinya diharapkan mampu mengorbitkan satelit militer yang akan membawa pencerahan dalam monitoring pelanggaran serta menjadi mata kekuatan pertahanan kita dalam menegakkan kedaulatan.

           Selain daripada itu, unsur kekuatan penindakan juga menjadi komponen penting dalam mewujudkan sebuah deterrence effect bagi pihak dari dalam dan luar yang berkehendak memanfaatkan kelonggaran media udara ini.
                       
             Oleh karenanya kekuatan pesawat pengintai baik berawak maupun tanpa awak merupakan salah satu solusi dalam membangun kemampuan ISR yang mempunyai kemampuan real time. Dalam rangka sinergi untuk kepentingan yang lebih luas perlu dikembangkan kemitraan komponen inti, cadangan dan pendukung dalam proses pengembangannya. Sehingga akan tercipta sinergi pola pikir untuk pencapaian tujuan nasional.
        2.        Pengembangan Kekuatan Udara di Wilayah Indonesia Timur. Pengembangan kekuatan kearah Indonesia timur, bukan sekedar mengantisipasi ancaman dari dalam negeri. Negara-negara Pasifik dan Australia sebagai negara tetangga yang berbatasan di wilayah timur bukan sebagai ancaman negara musang namun lebih kearah kekuatan yang perlu kita galang sebagai kekuatan bersama dalam menjaga kestabilan dan keamanan wilayah demi kepentingan bersama.

                    Terlebih kita harus sadar bahwa, di Papua ini terdapat sumber daya alam yang sangat luar biasa. Pegunungan dengan kandungan bijih tembaga, perak dan emas yang saat ini sedang “dinikmati bersama oleh dunia”, serta kekayaan hutan tropis yang kaya dengan kandungan alam. Alhasil , sudah barang tentu teori ada gula ada semut tidak bisa dinafikkan lagi. Dengan segala bentuk imperialisme dan kolonialisme modern negara kita harus waspada dan tidak boleh lengah sedikitpun. Demokrasi, HAM merupakan senjata ampuh bagaikan dua sisi sebilah pisau. Dimana masuknya pemahaman negative dari nilai tersebut dapat dimasukkan melalui lemahnya kedaulatan udara kita di wilayah Papua.

                Kehadiran sebuah kekuatan air power di wilayah tersebut, merupakan langkah kongkret yang akan berdampak terhadap deterrence effect kekuatan lawan yang dapat memanfaatkan kelengahan. Paling tidak satu kekuatan Skadron Tempur dengan dukungan Skadron UAV (Unmanned Air Vehicle) merupakan salah satu alternative yang diharapkan mampu membentuk kemampuan control of the air di wilayah kedaulatan udara tersebut.



            3.         Sinergi Pemerintah Daerah Dan TNI
                       Propinsi Papua Barat Dan Papua sebagai daerah yang mempunyai kewenangan otonomi khusus mempunyai kewenangan dalam menentukan kebijakan wilayah yang berbasis pada kesejahteraan rakyat. Otonomi daerah sebagai buah reformasi telah membuat kebijakan pengelolaan keuangan negara yang semula sentralistik menjadi terdesentralisasi. Desentralisasi fiscal di negara kita dilakukan dengan pemberian diskresi belanja daerah yang luas dengan didukung oleh pendanaan dari pusat ke daerah.[4] Artinya bahwa pemerintah pusat akan transfer dana kepada pemerintah daerah sebagai wujud tranparansi alokasi sumber daya nasional yang nantinya akan tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sehingga hal ini menuntut daerah otonom untuk berusaha meningkatkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan ciri khas dan keutamaan sumber perekonomian daerah.

                   Salah satu alternative langkah dalam mewujudkan sinergi antara pemerintah daerah dengan TNI sebagai kekuatan inti pertahanan adalah dengan rencana pembelian pesawat udara dalam rangka menunjang kepentingan daerah.  Beberapa keuntungan yang akan bisa di dapat adalah sebagai berikut :

            1)         Mendukung distibrusi kebutuhan bahan pokok ke daerah pelosok. Beberapa daerah otonom mempunyai bandara perintis yang tersebar di pelosok pegunungan. Susahnya mencapai wilayah pasar membuat harga membumbung tinggi. Ketersediaan barang pun juga sangat rendah. Biaya pengiriman cukup mahal karena satu-satunya moda transportasi yang dapat digunakan adalah pesawat udara.
                 Dengan memiliki pesawat sendiri, Pemerintah daerah diharapkan mampu mendorong sekaligus mengkontrol harga pasar sehingga tidak merugikan rakyat sekaligus turut dalam upaya memajukan supra struktur dan infrastruktur.

       2)       Optimalisasi Dan Efektifitas Sumber Daya Manusia. Salah satu keuntungan konsep ini adalah tercapainya kerja sama multi role achievement antara TNI dan Pemerintah Daerah. Dengan adanya sinergi kerja sama Pemda dan TNI, Pihak pemerintah daerah tidak akan kesusahan mencari tenaga Pilot untuk pengoperasian pesawat tersebut. Sedangkan TNI akan diuntungkan dengan pemanfaatan jam terbang untuk menunjang profesionalisme skill terbang personelnya. Selain dari dari pada itu para personel yang ditunjuk dari TNI tersebut dapat sekaligus melaksanakan fungsi intelegen bagi kepentingan bangsa dan negara.

            3)         Mendukung Percepatan Pembangunan Infrastuktur. Pesawat udara sebagai salah satu moda transportasi yang paling efektif dalam memenuhi kebutuhan penunjang pemerataan pembangunan di daerah pelosok dan pedalaman hutan belantara di Papua. Dengan kondisi geografis yang sedemikian rupa, akses jalan darat masih belum mampu menghubungkan semua kabupaten, membuat perbedaan harga bahan pokok dan bahan bangunan sangat berbeda jauh. Sehingga untuk mewujudkan percepatan pembangunan infra struktur bagi berlangsungnya pemerintahan dan perkembangan perekonomian daerah yang cukup lambat berkembang perlu adanya moda trnsportasi udara untuk mempercepat proses tersebut.

            4.         Deregulasi Dan law enforcement
            Upaya penegakan kedaulatan tidak pernah lepas oleh adanya perbaikan system dan penegakan aturan oleh kekuatan pemerintah yang berwibawa. Berwibawa dalam arti sesuai dengan hukum, mempunyai keberanian dan ketegasan, serta berpihak terhadap kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi ataupun golongan.       
               
            Segala bentuk alat transportasi udara yang beroperasi di wilayah tersebut harus di data dan dilaporkan sesuai dengan regulasi dan prosedure yang berlaku dimana pemegang core bisnis pertahanan dan keamanan harus dilibatkan secara langsung.

           Disamping itu pengetatan proses imigrasi terhadap personel asing yang berada di wilayah tersebut harus mendapatkan prioritas dari pemerintah pusat .

End Of state
        Sebagai kesimpulan akhir, bahwa perlu kiranya mewujudkan kedaulatan udara di wilayah udara Papua pada khususnya dan wilayah nasional kita pada umumnya. Sehingga proteksi terhadap sumber daya alam nasional untuk kepentingan bangsa dapat dilindungi dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk bangsa kita. Potensi disintegrasi bangsa dapat diantispasi dengan pemerataan pembangunan dan deteksi dini terhadap adanya usaha melalui konsep asimetric  yang memanfaatkan media udara. Proteksi terhadap wilayah negara dan kedaulatan negara baik di darat ,laut dan udara adalah sebuah keharusan demi tercapainya kelangsungan sebuah bangsa dan negara yang berdaulat adil dan makmur.




[2] Vademicum operasi Dan Latihan TNI AU, 2011, hal 326
[3] Air Force Doctrine Document 2-5.2, 21 April 1999, Intellegent, Surveillance, and Reconaissance Operation

[4] UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar